Usai insiden di Raja Ampat, RI evaluasi kebijakan kapal wisata di daerah konservasi

Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kebijakan masuknya kapal wisata ke daerah-daerah konservasi setelah insiden perusakan terumbu karang di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Melalui rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempertemukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercapai kesepakatan untuk memperbaiki kebijakan zonasi.

Saat ini kebijakan tersebut mengatur, misalnya, zona kapal boleh masuk kawasan konservasi dan zona kapal boleh masuk namun dengan izin.

Pada kasus MV Caledonian, menurut Ridwan Jamaluddin selaku pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kapal itu berlayar di zona yang “kapal pesiar memang boleh masuk”.

Hanya saja, kebijakan itu sama sekali tidak mengatur klasifikasi bobot kapal yang boleh berlayar di kawasan konservasi.

“Zonasi yang dibuat berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan akan segera diplot di atas peta laut Pushidros (Pusat Hidro-Oseanografi) TNI AL, supaya terpublikasi dan semua orang tahu. Kedua, kita melihat pembelajaran dari The Great Barrier Reef di Australia. Di situ disebut kapal yang boleh masuk ukurannya sekian. Hal seperti itu akan kita perbaiki,” kata Ridwan pada Rabu (15/03).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menjelaskan kapal mendapatkan izin untuk berlayar pada 1 Maret. Kemudian pada 4 Maret kapal mulai berlayar ke Bitung dan kandas di perairan Selat Dampir, Raja Ampat.

“Kawasan perairan yang menjadi lokasi kandas kapal itu adalah kawasan zona pemanfaatan terbatas KPPD (Kawasan Pengelolaan Perairan Daerah) Raja Ampat,” ujar Brahmantya.

“Saya pribadi, kalau lihat kapal segitu besar, mestinya mereka mendarat di Sorong saja kemudian ditransfer ke kapal kecil. Seharusnya KPPD dan kami menyatakan bahwa KPPD menentukan titik-titik mana yang boleh dan tidak boleh,” tambahnya.

‘Jauh dari harapan’

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai bobot kapal yang diperbolehkan berada di Raja Ampat mencerminkan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini dalam mengurus kawasan konservasi di Indonesia.

“Wilayah konservasi yang selama ini digadang-gadang pemerintah Indonesia, bahkan dunia, pengaturannya masih jauh dari yang kita harapkan. Ini disebabkan dua hal.

“Pertama, kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain tidak efektif juga lemah dalam pengawasan. Kedua, peraturan yang sudah ada belum cukup kuat untuk melindungi kawasan konservasi,” kata Arifsyah Nasution dari lembaga Greenpeace.

Meski demikian, terlepas dari peran pemerintah, Arifsyah juga menyoroti peran kapten kapal MV Caledonian Sky.

“Ketiadaan pengaturan yang lebih detail di tingkat nasional tidak menggugurkan kewajiban baik pemilik kapal maupun awak kapal yang bertanggung jawab. Kalau dianggap mereka tidak tahu tentang kedalaman dan keberadaan terumbu karang di Raja Ampat, itu di luar logika kita. Kapal secanggih itu tidak mungkin tidak tahu,” papar Arifsyah.

Menurut pengakuan penduduk setempat, bukan pertama kali kapal sebesar MV Caledonian Sky berlayar di Raja Ampat.

“Tahun lalu saya melihat kapal seperti itu melintas di Selat Dampir. Jadi sudah pernah kapal sebesar itu berlayar di Raja Ampat, tapi ini pertama kali ada yang menabrak terumbu karang,” kata Ruben Sauyai, pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai instruktur menyelam profesional di Raja Ampat.

Skala kerusakan

Sebagaimana ditegaskan Ridwan Jamaluddin, selaku pelaksana tugas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pemerintah akan menuntut ganti rugi kepada pemilik kapal MV Caledonian Sky dan mengajukan tuntutan pidana kepada awak kapal tersebut.

Untuk menentukan skala kerusakan, pemerintah dan pihak asuransi kapal akan meninjau Raja Ampat pada Jumat (17/03).

“Survei bersama ini penting karena ini akan menjadi bahan bersama. Tanpa survei bersama, masing-masing pihak akan bertahan pada data masing-masing,” kata Ridwan.

Sejauh ini, Kemenkomaritim memperkirakan luas kerusakan terumbu karang mencapai setidaknya 1.600 meter persegi.

Namun, Victor Nikijuluw yang menjabat direktur program bahari di lembaga Conservation International, mengestimasi skala kerusakan lebih luas dari jumlah tersebut.

“Saya nggak mau keluarkan angka, tapi estimasi awal jauh lebih besar. Ada daerah yang sangat parah kerusakannya. Di lokasi inilah kapal kandas. Tapi, ketika kapal ditarik, daerah-daerah lain terpengaruh,” tutur Victor, yang pihaknya melakukan konservasi terumbu karang di Raja Ampat sejak beberapa tahun lalu.

Jadi momentum

Insiden di Raja Ampat diharapkan Arifsyah Nasution dari lembaga Greenpeace dapat menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbenah dan meningkatkan koordinasi demi mengurus kawasan konservasi bahari.

Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kondisi terumbu karang Indonesia mayoritas dalam kondisi buruk.

Data yang diambil dari 1993 hingga 2015 di 93 daerah dan 1.259 lokasi menunjukkan hanya 5% kondisi terumbu karang di Indonesia yang sangat baik dan 27% dalam kondisi baik.

Adapun sebanyak 37,97% dalam kondisi buruk dan 30,02% dalam kondisi jelek.

Iklan

Pos blog pertama

Ini adalah pos pertama Anda. Klik tautan Sunting untuk mengubah atau menghapusnya, atau mulai pos baru. Jika ingin, Anda dapat menggunakan pos ini untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai alasan Anda memulai blog ini dan rencana Anda dengan blog ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, bertanyalah kepada orang-orang yang ramah di forum dukungan.